Tata Kelola Bencana Profesional & Inklusif: Solusi BNPB

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan bencana. Tingginya intensitas dan frekuensi kejadian bencana alam menuntut pendekatan yang lebih profesional dan inklusif. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun menekankan perlunya perbaikan sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah timur.

Indonesia mengalami rata-rata 10 kejadian bencana setiap harinya sepanjang tahun 2024, dengan total 3.472 kasus bencana tercatat. Angka ini menunjukkan urgensi peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin meningkat.

Meningkatnya Risiko Bencana Akibat Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi pemicu utama peningkatan risiko bencana di Indonesia.

Cuaca ekstrem, banjir, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan beberapa dampak langsung yang mengancam kehidupan dan perekonomian masyarakat.

BNPB mencatat risiko bencana tertinggi saat ini bersumber dari dampak perubahan iklim.

Hal ini menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi komprehensif dan kolaboratif.

Pentingnya Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang Profesional dan Inklusif

BNPB mendorong perbaikan sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

Hal ini meliputi peningkatan kapasitas pemerintah daerah, khususnya di Indonesia bagian timur, dalam menghadapi berbagai jenis bencana.

Kepala daerah diharapkan untuk menyelaraskan perencanaan penanggulangan bencana dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044.

Sistem kebencanaan yang adaptif, inklusif, dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam mengurangi dampak bencana.

Sinkronisasi Perencanaan dan Kolaborasi Lintas Sektor

Sinkronisasi perencanaan dengan RIPB 2020-2044 sangat penting untuk memastikan keseragaman dan efektivitas penanggulangan bencana.

Kolaborasi lintas sektor juga diperlukan untuk mengatasi kompleksitas tantangan kebencanaan yang multidimensi.

Dalam kegiatan _coaching clinic_ di Makassar, Sulawesi Selatan, BNPB mengingatkan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan kolaborasi lintas sektor.

Tujuannya adalah menciptakan sistem kebencanaan yang lebih adaptif, inklusif, dan terintegrasi di seluruh Indonesia.

Dampak Ekonomi dan Upaya Penguatan Ketangguhan Bangsa

Tingginya frekuensi bencana tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga berdampak signifikan terhadap perekonomian.

Kerugian ekonomi akibat bencana dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia berada di peringkat kedua negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, menurut World Risk Index 2024.

Indeks ini mempertimbangkan bahaya bencana, tingkat keterpaparan, dan kapasitas masyarakat dalam merespons bencana.

Perencanaan matang dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun ketangguhan bangsa terhadap bencana.

Upaya ini penting untuk meminimalkan dampak negatif bencana terhadap kehidupan dan perekonomian Indonesia.

Menghadapi tantangan kompleks ini, perlu adanya komitmen bersama dari pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan. Peningkatan kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan langkah penting untuk mengurangi dampak negatif dan membangun Indonesia yang lebih tangguh.